JAKARTA – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (DPP PWDPI), M. Nurullah RS, menanggapi perkembangan terbaru di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) di mana mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, melalui kuasa hukumnya, saling tuduh dengan Kepala BGN Nanik S Deyang dalam kasus dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, perselisihan ini bukan sekadar persaingan pribadi, melainkan bukti nyata bahwa sejak awal tata kelola program ini memang mengandung banyak kejanggalan.
“Kalau dalam sebuah lembaga sudah terjadi saling tuduh menuduh, saling melempar kesalahan, dan menyebut ada ‘pemain’ di balik layar, itu pertanda jelas bahwa sistem pengelolaannya tidak sehat. Apa yang terungkap ini menguatkan dugaan banyak pihak: program MBG memang memiliki celah yang lebar dan rawan disalahgunakan,” tegas Nurullah RS, Sabtu (13/6/2026).
Ia menyoroti pernyataan yang disampaikan kuasa hukum Sony Sonjaya, yang menyebut kliennya difitnah sementara pihak lain justru menjadi pelaku utama.
“Bagi publik, siapa yang benar dan siapa yang salah belum jelas. Tapi yang pasti, perselisihan ini membuka tabir bahwa tidak hanya satu orang yang terlibat, melainkan ada keterkaitan di tingkat pimpinan yang selama ini tertutup rapat,” ujarnya.
Ketum PWDPI meminta Kejaksaan Agung tidak berhenti hanya pada penetapan tersangka terhadap satu atau dua orang saja.
“Kalau ada tuduhan bahwa ada pihak lain yang juga berperan namun tidak tersentuh, maka penyidik harus segera menelusuri kebenarannya. Jangan sampai kasus ini hanya menjadi ajang saling tuduh, sementara kebenaran dan kerugian negara tetap tidak terungkap sepenuhnya,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa sebelumnya sudah banyak kritik yang menyatakan desain program MBG bermasalah sejak awal, mulai dari penggunaan yayasan, sistem pengadaan yang tidak transparan, hingga titik dapur yang berpotensi diperjualbelikan.
“Sekarang konflik internal ini semakin membuktikan bahwa kritik itu bukan tanpa alasan. Celah yang ada memang dimanfaatkan oleh oknum untuk kepentingan masing-masing,” tambahnya.
Menurut Nurullah RS, peristiwa ini semakin memperkuat usulan agar program MBG dihentikan sementara atau diberlakukan moratorium.
“Selama sistemnya masih seperti ini, selama masih ada perselisihan di antara pimpinannya, maka risiko penyimpangan akan terus terbuka. Lebih baik dihentikan dulu, diperbaiki konsepnya, disesuaikan dengan aturan pengadaan negara, dan dibangun sistem pengawasan yang ketat, daripada dipaksakan berjalan tapi terus merugikan keuangan negara,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa tujuan mulia memberi gizi kepada anak-anak tidak boleh dijadikan tameng untuk menutupi kejanggalan.
“Rakyat mendukung program ini kalau dikelola dengan benar. Tapi kalau di dalamnya terjadi persaingan tidak sehat, saling tuduh, dan diduga ada aliran uang yang tidak jelas, maka kepercayaan akan hilang dan nama baik pemerintah pun ikut tercemar,”ujarnya.
Ketum PWDPI berharap Kejaksaan Agung bekerja secara profesional, adil, dan tuntas. “Bongkar semua jaringan, telusuri setiap transaksi, dan buktikan kepada publik siapa yang benar dan siapa yang bersalah. Jangan biarkan kasus ini hanya menjadi cerita yang berputar tanpa kejelasan akhir,” tutupnya.
Hingga berita ini disampaikan, pihak Nanik S Deyang belum memberikan tanggapan resmi atas tudingan yang disampaikan kubu Sony Sonjaya.
(Humas DPP PWDPI)